Keterkaitan Kemiskinan Dan Pengangguran

MASALAH KEMISKINAN dan PENGANGGURAN Kemiskinan dan pengangguran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, maksudnya, dimana adanya pengangguran dan itu sudah pasti ada kemiskinan, semua negara mengalamin itu semua, tinggal kitanya bagaimana untuk mensiasati agar tidak terjadinya pengangguran dan kemiskinan karena itui semua bisa berdampak untuk kemajuan dan perkembangan suatu negara. kita bisa mencerna dan memahami pengertian antara kemiskinan dan pengangguran di bawah ini : Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Menurut badan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survey Sosial Ekonomi Nasional jumlah orang miskin pada tahun 2006 sebesar 39,1 juta jiwa, pengangguran 10,93 juta. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatnya bila dibandingkan dengan tahun 2005, orang miskin sebesar 35,1 juta jiwa dan pengangguran sejumlah 8,43 juta jiwa. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja . Selain itu juga disebabkan oleh krisi moneter yang melanda di Indonesia dan tentunya secara keseluruhan wilayah Indonesia terkena dampak tersebut. Banyak industri padat karya yang terus menerus terpuruk seperti tekstil, sepatu, perkayuan, elektronik, sehingga hal ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin marak.Belum lagi terdapat dampak dari bencana alam yang melanda hampir diseluruh Indonesia, termasuk di kabupaten Malang. Menurut data dari STIJN Claessen, who Controls East Asian Corporation, tahun 1999 prosentase control pemilik perusahaan public tertbesar 71,5 % dipegang oleh keluarga bisnis, sementara pemerintah hanya sebesar 8,2 % dan masyarakat memegang 5,1 %. Sangat terlihat jauh masyarakat tidak akan pernah mampu untuk berperan lebih jauh dalam pengembangan ekonomi bahkan pemerintahpun juga disetir oleh kelompok pemilik modal. Sedangkan pada tingkat penganguran semakin meningkatnya pahlawan devisa (TKI) berasal Jawa, termasuk yang paling besar dari kabupaten Malang. Fenomena ini telah menggambarkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah belum bisa menfasilitasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan layak bagi warga masyarakat serta masih lemahnya iklim perekonomian yang baik. Ini semestinya menjadi suatu yang serius harus mendapatkan prioritas dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang pro poor society dan bersifat empowerment society. Sumber : http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/2005/gunawan.htm